“Ada Diskriminasi Terhadap Dandim 0605 Subang Terkait Mutasi” M Irwan Yustiarta SH

by

M IRWANKonfirmasi dari Kuasa Hukum Dandim 0605 Subang, M Irwan Yustiarta SH mengenai mutasi dadakan yang saat ini terjadi kepada Letkol. Inf Budi Mawardi Syam menurut pandangan Hukum sesuai dari isu yang berkembang di Masyarakat khususnya di kalangan aktifis LSM Ormas dan praktisi di Subang yang menyebut Pa Dandim di pindahkan karena adanya dugaan laporan dari Ibu Plt Bupati Kabupaten Subang dari surat Ibu Plt Bupati tersebut kepada kodam mengakibatkan Dandim 0605 dipanggil dan diminta keterangannya berkaitan surat tersebut

“Dari pengetahuan kami dan rekan –rekan Pa Dandim tidak mengakui adanya disharmonisasi dengan Ibu Plt Bupati Kabupaten Subang, Adapaun beliau selama menjabat sebagai Dandim 0605 Subang lebih kepada kegiatan – kegiatan teritorial yaitu kegiatan yang bersifat sosialisasi pendekatan –pendekatan kepada masyarakat mengenai paradigma TNI saat ini wujud kongkritnya yaitu TMMD selain kegiatan – kegiatan yang turut serta aktif dalam pemberantasan penyakit masyarat (PEKAT) turut sertanya TNI itu bersinergi dengan POLRI dan MUSPIDA Subang artinya masyarakat harus memahami kegiatan Dandim dan jajarannya contohnya dalam pemberantasan Miras oplosan dan pembongkaran bangunan liar karena selama ini belum ada yang berani hanya sebatas wacana saja” Ujarnya kepada jabarpublisher.co Senin, 30/01/2017.

Kegiatan Rutilahu, turut serta dalam penanganan bencana di Kabupaten Subang tentunya itu menjadi kewajiban jajaran TNI Polri dimanapun selain itu kegiatan – kegiatan diskusi dengan tokoh – tokoh di kabupaten Subang menyamakan persepsi dari tokoh lintas agama, LSM, Ormas Dunia Pendidikan dan media pasca Opereasi Tangkap Tangan (OTT) OS oleh KPK menjadi agenda rutin Dandim kelahiran Tasikmalaya ini.

“Kegiatan yang dilakukan secara kontinyu ini kalau dilihat dari elit – elit politik dan penguasa Subang sebagai bentuk kontalasi pilkada 2018 bahwa sosok Letkol. Inf Budi Mawardi Syam digadang gadang oleh sekelompok masyarakat adalah calon alternative Bupati Subang 2018 – 2022 menurut kami selaku praktisi hukum di Subang itu sah – sah saja setiap warga negara mempunyai hak untuk di calonkan dan mencalonkan diri sebagai kepala Daerah Kabupaten, kota dan Propinsi ataupun menjadi Presiden sepanjang dia adalah WNI, nah apakah jadi atau tidaknya itu menjadi calon itukan harus kita lihat secara hukumnya apakah betul beliau itu telah mendapat dukungan dari salah satu partai yang representasi suaranya signifikan yang menyatakan bahwasannya mereka mencalonkan Pa Dandim ataukah ada kelompok – kelompok  tertentu yang membentuk suatu komunitas nantinya dalam pilkada yang akan maju sebagai kontestan dari jalur perseorangan yang kami tahu dari beliau dan masyarkat arah beliau yang kami katakan tersebut belum ada,  Cuma kegiatan – kegiatan beliau itu bagi orang politik sebagai suatu ancaman atau saingan,  kami sebagai pengamat sosial dan pemerintahan itu hal yang positif berarti itu ada keragaman yang akan masuk ke pilkada 2018 hanya  kalau menjudge mengatakan  itu adalah indikasi untuk  ikut pilkada harus ada pembuktian itukan belum ada pernyataan dari salah satu partai yang menyatakan akan mengusung atau Pa Dandim belum membentuk tim untuk maju dalam pilkada dalam ranah calon perseorangan kan ?” imbuhnya

“Berujung dari semua kegiatan tersebut pa Dandim merasa keberatan dengan adanya surat dari Ibu Plt Bupati Subang yang menyebabkan Dandim Subang dipindah, kami menyatakan kalau itu bukti dan faktanya ada yang dilakukan ibu Plt Bupati jelas itu adalah suatu bentuk pembunuhan karakter karena di sebarluaskan di kabupaten Subang dengan adanya surat mutasi ini, ini sudah masuk kriminalisasi terhadap seorang Letkol Inf Budi Mawardi Syam kenapa kami mengatakan kriminalisasi karena ternyata tidak bisa membuktikan bahwasannya Beliau selaku Dandim subang telah melakukan kegiatan – kegiatan yang  bersifat melangggar hukum dari pandangan TNI , kedua tidak terbukti melakukan kegiatan – kegiatan anprosedural sesuai tupoksi dari Dandim kalau itu terbukti tentunya itu harus ada bentuk surat dari Kodam Siliwangi bahwasannya Dandim Subang telah terbutki melakukan kegiatan diluar tupoksi sehingga harus di mutasi kemudian pa Dandim juga tidak menjalani siding mahkamah militer yang wajib dijalani oleh perwira yang diduga melanggar hukum”, pungkasnya. [HzH|Rls]