Jawa dan SARA Masih Menjadi Kunci

by

Berbagai lembaga riset mulai turun lapangan untuk melakukan pemetaan politik menjelang Pemilihan Presiden 2019, termasuk lembaga survei besutan Burhannudin Muhtadi, Indikator Politik Indonesia.

Menarik tentunya momentum politik kali ini seiring dengan penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten dari seluruh Indonesia.

Bagi para aktor politik, pilkada serentak merupakan ajang bagi para elit dan partai politik unjuk gigi jelang pileg dan pilpres 2019. Maka dari itu, dalam situasi tersebut sangat memungkinkan terbelahnya posisi politik karena kepentingan setiap faksi di tingkat nasional maupun lokal yang beragam.

Pada kondisi yang demikian, koalisi partai politik pada tingkat daerah akan semakin kompromis, cair, dan kabur. Hal ini sekaligus tidak mencerminkan koalisi yang saat ini terbentuk di tingkat nasional. Pada titik tertentu koalisi yang terbangun ditingkat lokal memungkinkan mencairkan kebekuan politik pada tingkat nasional.

Dalam hal ini, Indikator berhasil memotret pembelahan politik yang terjadi antara PDI-P sebagai partai pemenang dengan Istana yang terjadi di pilkada serentak terutama di Jawa Timur dan Jawa barat.

Terbelahnya sikap politik antara pusat-daerah sebenarnya juga terjadi di partai politik lainnya, terutama peta koalisi yang banyak berubah di daerah. Sebagaimana koalisi  “ajaib” PDI-P dengan PKS untuk mendukung Nurdin Abdulah memenangkan pilgub Sulawesi Selatan.

Namun dari banyaknya pilkada serentak yang akan dilaksanakan di berbagai daerah. Menurut data yang dimiliki Indikator Politik Indonesia, Pulau Jawa diprediksi masih menjadi  kunci dari kontestasi politik nasional.  Pertama adalah Jawa Barat, daerah ini disebut-sebut sebagai penentu pemenangan pemilu legislatif secara nasional.

Kedua adalah Jawa Timur yang saat ini menjadi barometer atau cerminan konstelasi pemilu presiden secara nasional. Sementara yang ketiga, Jawa Tengah,  juga perlu diperhitungkan  karena memiliki jumlah pemilih cukup besar.

Berdasarkan survei Indikator, gabungan kekuatan politik Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dapat berkontribusi 47,5% dari total seluruh populasi di Indonesia.

Maka tidak dapat dipungkiri, bagi politisi dan elit politik, pertempuran di tiga provinsi tersebut akan sangat banyak memengaruhi dinamika dan sikap politik mereka di Pemilu Serentak 2019.
Cari suara dengan SARA
Dalam panggung politik daerah, Indikator memberikan peringatan akan ancaman dan mencuatnya isu SARA yang akan dimanfaatkan mesin politik demi mendulang suara. Hal tersebut dilandasi oleh temuan Indikator di lapangan bahwa politik identitas dan SARA dapat menjadi winning template di pilkada serentak.

Isu SARA akan dikemas oleh mesin politik dalam wacana ketidakadilan dan ketimpangan sosial untuk menyerang sekaligus menjatuhkan lawan-lawan politiknya. Indikator memprediksi bahwa strategi ini akan terus digunakan hingga pemilu presiden selanjutnya.

Karena faktor kinerja, menurut Indikator  saat ini bukan penentu kemenangan politik elektoral. Politik elektoral, khususnya  pemilu presiden akan banyak diinfiltrasi dengan politik identitas dan mobilisasi  suara melalui SARA.

Kekhawatiran tersebut selaras dengan temuan lembaga survei Poltracking yang digawangi Hanta Yuda. Poltracking memaparkan data mereka terkait prefensi pemilih yang menyimpulkan pengaruh latar belakang agama kandidat cukup tinggi dan menentukan karena berada di angka 56.7% dari jumlah responden. Namun di saat bersamaan, latar belakang asal daerah dan suku walaupun baru menyentuh angka 30%,  berpotensi menjadi wacana mobilisasi politik di wilayah-wilayah tertentu.

Sinyal tersebut sudah diprediksi oleh Polri. Menurut data kepolisian, ada lima wilayah Provinsi di Indonesia yang rawan berkonflik saat pilkada berlangsung yakni Sulawesi Selatan, Sumatera Utara,  Papua, Jawa barat, dan Jawa Timur. Bahkan kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto menyatakan bahwa dari wilayah-wilayah tersebut akan ramai perselisihan SARA dengan peningkatan sebanyak 50%.

Selain pihak kepolisian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga mulai berkonsentrasi membendung kandidat yang memanfaat SARA untuk memenangkan PILKADA. Bawaslu gencar mengatisipasi tren munculnya pasangan calon kepala daerah yang memanfaatkan politik identitas dalam setiap kampanyenya. Menurut mereka konflik SARA karena pilkada bisa muncul dimana saja, bahkan malah sering terjadi didaerah kunci pemenangan pemilu presiden seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Sumber: SIPerubahan