Ratusan Sopir Angkot Geruduk Gedung DPRD Subang

oleh

RATUSAN sopir yang tergabung dalam Paguyuban Angkot Subang (Paksun) menggeruduk gedung DPRD Subang pada Senin, 26 Pebruari 2018. Dalam aksi demonya itu mereka merasa kecewa karena mereka gagal bertemu anggota DPRD Subang. Kedatangan mereka untuk menyalurkan aspirasi terkait keberadaan kendaraan berbasis online yang dinilai merugikan angkutan kota.

“Lihat kawan-kawan setelah kita datang dan berada di sini ternyata tidak ada satupun anggota dewan. Layakkah mereka dipilih kembali,“ kata seorang orator demonstrasi, Susanto.

Perwakilan awak angkutan kota menuntut pemerintah untuk segera menutup aplikasi yang menyediakan jasa taksi dan ojek online. Sebab, dengan adanya aplikasi online mereka semakin merugi.

“Kita sepakat tutup aplikasi taksi dan ojek online. Kita minta kepada pemerintah untuk tidak memberi izin kepada transportasi online di Subang,” katanya.

Salah seorang supir angkot mengatakan, penghasilan mereka menurun drastis. Biasanya penghasilan perhari 200.000 rupiah sekarang hanya sekitar 70 ribu saja.

Awak angkot pun mendesak Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Polres untuk terus merazia pelajar yang belum memiliki SIM berkendaraan sepeda motor, termasuk Pemkab.

“Kita memang sudah diberitahu sebelumnya kalau mereka akan berunjukrasa terkait angkutan berbasis online. Sebagai pemerintah kita akan selalu berpegang teguh pada aturan. Sehingga apapun yang disuarakan oleh para sopir angkot ini akan dijawab sesuai aturan itu, “kata Rona dan kalau melihat SK Gubernur, Subang mendapat alokasi 80 unit untuk roda 4, sedangkan sepeda motor tidak ada aturannya.

“Sudah lebih dari 100 angkutan online tanpa ijin melakukan operasi, Dinads Perhubungan bekerja sama dengan Polres Subang akan segera melakukan gerakan penertiban. Kami juga sudah Komitment dengan sopir angkutan umum, apabila angkutan online tidak terdaftar, akan segera ditindak berdasarkan aturan dan hukum. Kecuali jika unsur-unsur perijinan sudah terpenuhi.

Hanya saja hingga saat belum ada satupun perusahaan yang mengajukan perijinan, termasuk dari luar Subang. “Kalau dilapangan memang sudah ada dan kita akan segera panggil penyedia jasa online dan pengusaha angkot untuk bersama-sama mencari solusi terbaik,” katanya.

Ratusan angkutan bergerak dengan titik kumpul di Terminal Sukamelang mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian hingga diarahkan untuk parkir di Lapang Bintang dan para awak angkot berjalan sejauh 1 Km. Ternyata di DPRD sudah ada Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Subang Rona Mariansyah dan jajarannya sehingga meminta perwakilannya untuk duduk bareng di dalam gedung DPRD Subang. (JP)