Jelang Lebaran Jokowi Kesal Karena Pengelolaan Bansos yang Ribet

oleh
Jokowi dan Sri Mulyani
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani saat menemani Presiden Jokowi dalam rapat Multilateral (foto: IG Sri Mulyani)

JAKARTA, JPOL – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan fakta di balik lemahnya kecepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah di tengah wabah pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan topik pembahasan penyederhanaan prosedur bansos tunai dan BLT (bantuan langsung tunai) dana desa melalui video conference di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/5/2020).

Pertama, Kepala Negara mencatat masih adanya prosedur yang berbelit-belit sehingga membuat akselerasi penyaluran menjadi terhambat. Jokowi ingin jajarannya segera menyelesaikan hal ini.

“Masalah prosedur yang berbelit, padahal situasinya adalah situasi yang tidak normal yang bersifat extra ordinary. Sekali lagi, ini butuh kecepatan. Saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin tanpa mengurangi akuntabilitas,” kata Jokowi.

Jokowi berpesan agar tetap terbuka mengenai data-data penyaluran bantuan sosial. Mantan Gubernur DKI ini pun meminta setiap penyaluran bantuan sosial tetap melibatkan lembaga-lembaga yang berfungsi dalam pengawasan.

“Minta saja didampingi KPK [Komisi Pemberantasan Korupsi], BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan], dan Kejaksaan. Kita memiliki lembaga-lembaga untuk mengawasi, untuk mengontrol agar tidak terjadi korupsi di lapangan,” katanya.

Kedua, Jokowi mencatat masih adanya data yang tidak sinkron satu sama lain. Terkait hal ini, jajaran menteri pun diminta segera menyelesaikannya agar bantuan bisa segera dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Dilibatkan RT, RW, desa. Buat mekanisme yang lebih terbuka, lebih transparan, sehingga semuanya bisa segera diselesaikan baik yang namanya BLT desa, yang namanya bantuan sosial tunai,” katanya.

Sumber: CNBC Indoensia