Marginalisasi Penyuluhan Pertanian?

oleh
Marjinalisasi Penyuluh Pertanian
Ilustrasi, Penulis dan Petani

Opini Oleh : Entang Sastraatmadja

JPOL – Marginalisasi Penyuluhan Pertanian? — Perseteruan panjang dan melelahkan antara mereka yang memandang perlu ada nya Kelembagaan Penyuluhan secata khusus di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana yang diamanatkan Undang Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan mereka yang berpendapat tidak perlu ada Kelembagaan Penyuluhan secara khusus, rasa-rasa nya kini telah berakhir.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang merupakan turunan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara tegas menandaskan Kelembagaan Penyuluhan tidak perlu dibentuk secara khusus dalam Satuan Kerja Penerintahan Daerah, tapi berdasarkan fungsi kegiatan nya Penyuluhan akan dikembalikan ke Dinas masing-masing. Penyuluhan Pertanian akan dikembalikan ke Dinas Pertanian. Penyuluhan Perikanan kembali ke Dinas Perikanan dan Penyuluhan Kehutanan akan dikembalikan ke Dinas Kehutanan.

Dengan PP diatas, otomatis yang nama nya Badan Koordinasi Penyuluhan, baik di Provinsi atau Kebupaten/Kota, otomatis bakal bubar dengan sendiri nya. Kehadiran PP ini tentu saja mengagetkan, khusus nya bagi mereka yang gigih berjuang untuk mempertahankan Kelembagaan Penyuluhan seperti yang diamanatkan UU No. 16 Tahun 2006 itu sendiri.

Pro kontra tentang perlu tidak nya Penyuluhan diwadahi dalam satu kelembagaan seperti Bakorluh misal nya, memang berawal dari terbit nya UU No. 16 Tahun 2006. Sebelum ada nya UU ini Penyuluhan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.Tugas utana nya berjuang keras untuk meningkatkan produksi setinggi-tinggi nya guna menggapai swasembada.

Namun begitu, selain dimintakan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, seorang penyuluh diberi beban pula untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini perlu mendapat catatan khusus, karena meningkat nya produksi berbagai jenis komoditas tanaman pertanian, tidak serta merta meninghatkan kesejahteraan petani nya.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik soal Nilai Tukar Petani, disana jelas terekam bagaimana kaitan antara peningkatan produksi dengan pendapatan petani nya. Produksi memang meningkat, tapi kesejahteraan petani seperti yang jalan ditempat. Lalu bagaimana dengan peran para Penyuluh pertanian itu sendiri ?

Inilah yang perlu dijawab dengan jujur. Mengenai Marginalisasi Penyuluhan Pertanian, khusus nya mereka yang berkiprah di tanaman pangan, terbukti belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara signifikan. Padahal kita tahu persis tugas paling penting penyuluhan adalah meningjatkan kesejahteraan petani. Tidak semata-mata meningkatkan produksi.

Dampak lain dari terbit nya PP No. 18 Tahun 2016 tentu perlu diantisipasi secerdas-cerdas nya. Lahir nya PP jangan sampai mengganggu semangat pencapaian swasembada padi, jagung dan kedele tahun 2017. Suka atau pun tidak, para penyuluh pertanian di lapangan masih menjadi kekuatan utama dalam pencapaian swasembada. Mereka tetap jadi guru nya petani.

Merekalah pemberi obor yang menerangi jalan hidup petani dan keluarga nya. Kalau pun saat ini ada Babinsa yang turun ke sawah, hakekat nya mereka hanya turut membantu dalam rangka peraihan swasembada. Oleh karena itu, sangatlah wajar bila para penyuluh pertanian di lapangan, senantiasa memperoleh perhatian yang serius dari Pemerintah.

Pertanyaan selanjut nya adalah apa yang bakal terjadi bila di lapangan para penyuluh tidak memiliki lagi kelembagaan khusus Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setingkat eselin 2 ? Jawaban nya tentu bisa macam-macam, tergantung kepentingan yang dibawa nya.

Hanya, jika kita mau melihat realita, sebelum ada nya UU No.16 Tahun 2006 pun, Penyuluhan bukan kelembagaan tersendiri. Saat itu, Satminkal para penyuluh berada di Dinas masing-masing sektor, dan proses penyuluhan pun berjalan lancar. Jadi, andaikan sekarang penyuluhan harus kembali seperti masa lalu, kelihatan nya penyuluhan bakal terus eksis dan berkiprah. Sebab, sejati nya penyuluh tidalah akan terlepas kaitan nya dengan fungsi pendidik, juru penerang dan problem solver.(Penulis adalah Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat).

Ilustrasi Penyuluh Pertanian
Ilustrasi Penyuluh pertanian