Pulau Jawa Diprediksi Krisis Air 10 Tahun Mendatang

by -3 views
Ilustrasi Pintu Air
Pintu Air Manggarai. (Suara.com/Ria)

JPOL – Prediksi sejumlah ahli, Pulau Jawa Krisis air, setidaknya dalam kurun waktu sepuluh tahun ke depan. Hal ini disebabkan berbagai faktor, salah satunya adalah karena kian padatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa.

Hal itu diungkapkan Ketua Konsorsium Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Halimun Salak, DR Ahmad Sarmidi saat memberikan pemaparan dalam acara Focus Grup Discussion (FGD) pembahasan peralihan status Gunung Cikuray menjadi taman nasional.

Acara itu digelar Konsorsium Penyelamatan Cikuray di Hotel Harmoni, Cipanas, Tarogong kaler, Senin, 16 November 2020.

Menurut Sarmidi, Pulau Jawa krisis air ini sejak lama memang sudah diprediksi banyak pihak. Prediksi ini tentunya berdasarkan beberapa hal, salah satunya jumlah penduduk Pulau Jawa yang kian padat dan akan terus bertambah.

“Secara kasat mata saja sudah terlihat bagaimana padatnya penduduk Pulau Jawa dan sudah dapat dipastikan ke depannya akan terus mengalami penambahan. Ini akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kebutuhan air sehingga akan terjadi krisis air,” ucap Sarmidi.

Tim ahli Satgas Citarum ini menyampaikan, kepadatan yang terjadi di Pulau jawa bukan hanya oleh tempat tinggal akan juga dengan kian banyaknya industri mulai dari yang berskala rumah tangga sampai industri besar. Semua itu sudah barang tentu akan membutuhkan air yang sangat banyak, di sisi lain, sumber air malah terus berkurang.

Berdasarkan standar kebutuhan air yang ditetapkan oleh WHO, tuturnya, setiap satu orang membutuhkan air sedikitnya 60 liter per hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mulai dari makan minum, mencuci hingga mandi. Jika variabel ini yang digunakan pemerintah, maka krisis air memang sudah didepan mata.

Ia mengungkapkan, terus meningkatnya jumlah kebutuhan air ini sangat tak seimbang dengan ketersediaan cadangan air yang kian hari justru malah kian berkurang di Pulau Jawa ini.

Bahkan saat ini, secara teoritis krisis air di Pulau Jawa sudah mulai terjadi, terutama di wilayah Jakarta dimana air sudah sulit didapatkan.

“Krisis air terjadi jika ketersediaan air terbatas dibanding dengan kebutuhan yang ada. Saat ini sudah terjadi, orang mencari solusi dengan memanfaatkan teknologi hingga air menjadi komoditi pasar seperti yang saat ini terjadi,” ujarnya.

Sarmidi menilai, adanya niatan Konsorsium Penyelamatan Cikuray untuk meningkatkan status Gunung Cikuray menjadi taman nasional, bisa menjadi salah satu solusi yang jadi langkah antisipasi terjadinya krisis air di Pulau Jawa.

Hal ini dikarenakan salah satu alasan dari kenaikan status ini adalah Cikuray menjadi hulu dari beberapa sungai besar dan adanya kekeringan di kaki Gunung Cikuray yang sebelumnya tidak pernah terjadi.

Kekurangan air yang terjadi di kawasan Cikuray saat ini, tambah Sarmidi, penyebabnya sudah dapat dibaca oleh masyarakat yakni akibat kerusakan hutan yang menyebabkan hutan menjadi gundul.

Upaya menaikan status Gunung Cikuray menjadi taman nasional ini dinilainya merupakan salah satu upaya untuk menjaga kondisi hutan agar tidak terus mengalami kerusakan.

Masih menurut Sarmidi, dengan peningkatan status Gunung cikuray menjadi taman nasional ini, maka pengelolaan hutan diharapkan bisa menjadi lebih baik dengan melibatkan masyarakat sekitar. Hal ini juga bisa menjadi solusi dari penyelamatan keanekaragaman hayati yang selama ini menjadi aset bangsa Indonesia dan saat ini sudah terdesak hingga berada di gunung-gunung.

“Keberadaan taman nasional bisa membuat hutan alam yang bisa memberi manfaat bagi masyarakat banyak atas masalah-masalah lingkungan yang terjadi saat ini,” kata Sarmidi.

Sementara itu Ketua Konsorsium Penyelamatan Cikuray, Usep Ebit Mulyana, menjelaskan tujuan dilaksanakannya FGD ini sebagai langkah persiapan pembentukan taman nasional Gunung Cikuray. FGD, dilakukan untuk mencari konsep utuh taman nasional Gunung Cikuray.

Dikatakan Ebit, setelah Bupati Garut menyetujui Cikuray jadi taman nasional, pihaknya mulai melakukan tahapan-tahapan pencarian konsep taman nasional yang terbaik untuk pemerintah daerah, masyarakat dan lingkungan. Di sisi lain Ebit menyesalkan ketidakhadiran dari pemerintah daerah dalam FGD tersebut.

“Sayangnya, tak ada perwakilan dari pihak Pemkab Garut yang hadir dalam kegiatan ini. Padahal kegiatan ini bisa menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk mencari bentuk taman nasional yang ideal,” ujar Ebit.