Penjabat Sekretaris Daerah Kosong, Begini Proses Pengisiannya

by

Subang, JPOL – Untuk mengisi Penjabat Sekretaris Daerah, yang “ditinggal” H. Aminudin, karena tengah menghadapi persoalan hukum SPPD Fiktif, digunakan PP nomor 11 tahun 2017 yang diubah dengan PP 17 tahun 2020 tentang Manajemen PNS.

Demikian diungkapkan Kepala BKPSDM Kabupaten Subang, Drs. H. Cecep Supriatin, M.Si, dikutip dari siaran pers Humas Pemkab Subang, Senin (18/1/2021)

“Berkenaan dengan penunjukan Drs. H. Asep Nuroni, M.Si sebagai Plh Sekda, untuk mengisi kekosongan jabatan menggantikan H. Aminudin, yang sedang menghadapi Proses Hukum, ada aturan baik yang terkait ASN maupun penjabat Sekda, yaitu berlaku PP. 11 tahun 2017 yang diubah dengan PP 17 tahun 2020 tentang Manajemen PNS, kemudian Perpres nomor 3 tahun 2018 tentang penjabat Sekda dan juga dengan Permendagri Nomor 91 tahun 2019 tentang Penunjukan penjabat Sekda,” ujar Cecep.

Karena Sekda adalah seorang PNS, tambah Cecep, maka berlaku terlebih dahulu PP 11 Tahun 2017 yang diubah dengan PP 17 Tahun 2020, yang dinyatakan pada pasal 276 ayat C, yang mana menyatakan bahwa PNS diberhentikan sementara apabila sudah dinyatakan tersangka dalam hal pidana.

“Dan diperkuat pada PP. 17 2020 pasal 280, bahwa pemberhentian sementara juga ditetapkan pada saat penahanan, dan SK Pemberhentian sementara oleh Bupati Subang kepada H. Aminudin, sudah berproses pada saat beliau dinyatakan tersangka,” tambah Cecep.

Selanjutnya, karena adanya kekosongan menurut Cecep, maka berlaku Perpres No.3 tahun 2018 Tentang Penjabat Sekda dimana ada proses bagaimana pengangkatan Penjabat Sekda, disana dinyatakan bahwa paling lama 5 hari kerja Bupati mengusulkan kepada Gubernur untuk pengisian penjabat Sekda, dengan dilampiri beberapa persyaratan yang ada.

“Karena proses itu tidak mungkin 1 hari, maka dalam proses pengangkatan penjabat sekda ini ada waktu kosong, sehingga dalam pasal 4, Perpres No. 3 tahun 2018, diatur bahwa kepala daerah menunjuk PLH apabila terjadi kekosongan karena proses kaitan dengan penjabat sekda,” ungkap Cecep.

Menurut Cecep, Plh. bersifat sementara, sambil menunggu rekomendasi Gubernur untuk penetapan penjabat sekda yang diajukan oleh Bupati. Cecep menambahkan, waktu pengajuan penjabat sekda paling lambat 5 hari kerja setelah pemberhetian sementara, kemudian Gubernur menyampaikan rekomendasi paling lama 5 hari kerja setelah surat permohonan diterima apakah menolak atau menyetujui?!.

“Apabila menyetujui, maka bupati paling lama 5 hari kerja utk menetapkan penjabat sekda, apabila gubernur menolak usulan tersebut, maka Bupati diberi kesempatan paling lama 5 hari kerja untuk mengganti usulan tersebut, apabila setelah 5 hari kerja Gubernur tidak mengeluarkan rekomendasi, maka usulan tersebut dianggap disetujui, kemudian selanjutnya Bupati harus memproses paling lama 5 hari kerja untuk menetapkan usulan yang di rekomendasikan, kemudian paling lama 5 hari kerja berikutnya diadakan pelantikan penjabat Sekda,” ujar Cecep.

Cecep menjelaskan, masa jabatan penjabat sekda adalah paling lama 3 bulan. Apabila 3 bulan belum ada Sekda definitif, atau tidak ada pengangkatan Sekda yang definitif, maka berlaku Permendagri Nomor 91 Tahun 2019 tentang penunjukan Sekda.

“Kalau penjabat sekda provinsi, ditunjuk oleh menteri, kalau untuk penjabat sekda kabupaten/kota di tunjuk oleh Gubernur,” jelasnya.

Menurut Cecep, Plh adalah salah satu tahapan untuk mengisi kekosongan selama proses penjabat Sekda diajukan kepada Gubernur oleh Bupati Subang, untuk mendapat rekomendasi.

“Setelah Penjabat sekda direkomendasikan oleh Gubernur, kemudian Bupati yang nantinya akan menetapkan dan melantik pejabat tersebut, maka setelah dilantik penjabat sekda, secara otomatis PLH Sekda selesai masa tugasnya,” pungkasnya. [Eko]