Gegara Jual iPhone 12 Tanpa Charger Apple Didenda Rp. 28 Milyar

oleh
Pembeli iPhone 12 Pertama
Foto: Apple NewsRoom

JPOL – Raksasa teknologi Apple terkena denda hampir 2 juta dolar AS atau setara Rp28 miliar (kurs 14.000) di negara bagian Sao Paulo, Brasil.

Denda itu diberlakukan kepada Apple atas pelanggaran Kode Hukum Konsumen karena kurangnya pengisi daya alias charger di dalam kotak penjualan.

Mengutip MacRumors, Senin, 22 Maret 2021, Procon-SP selaku badan perlindungan konsumen Sao Paulo, memutuskan mendenda Apple setelah pengawasan ketat atas keputusan untuk melepaskan adaptor daya dari kotak iPhone.

Ponsel terbaru Apple, Iphone 12 tak memiliki charger dengan alasan akan mengurangi emisi karbon dan penggunaan logam.

Sejak Desember 2020, regulator Brasil memberi tahu Apple bahwa menjual iPhone di negara tersebut tanpa charger di dalam kotak merupakan pelanggaran terhadap Kode Pertahanan Konsumen.

Apple menanggapi kekhawatiran regulator Brasil dengan mengatakan bahwa sebagian besar pelanggan sudah memiliki charger cadangan dan tidak perlu menyediakan adaptor lain di dalam kotak.

Fernando Capez selaku direktur eksekutif Procon-SP, memberikan peringatan keras kepada Apple setelah denda tersebut.

Dia mengatakan Apple perlu menghormati dan memahami undang-undang dan lembaga konsumen Brasil.

Selain kurangnya charger, Apple juga didenda karena menyesatkan pelanggan tentang ketahanan air di iPhone.

Seri ‌iPhone 12‌ yang lebih baru, misalnya, disertifikasi untuk perendaman air hingga 6 meter selama 30 menit.

Procon-SP mengklaim Apple menolak memperbaiki perangkat untuk pelanggan yang mengalami kerusakan air dengan iPhone ‘tahan air’, meskipun masih dalam garansi.

Tuduhan lain yang diajukan ke Apple adalah klaim bahwa perusahaan asal Amerika Serikat itu sengaja memperlambat ponsel lawas dengan pembaruan iOS untuk mendorong pelanggan membeli model yang lebih baru.

Apple akan memiliki kesempatan untuk mengajukan banding atas denda 2 juta dolar AS.

Belum ada tanggapan dari Apple mengenai denda yang diberlakukan otoritas Brasil tersebut.