Pengangguran di Jabar Tertinggi Ketiga di Indonesia

oleh
ilustrasi tenaga kerja

JPOL – Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Mandiri Rina Puspita Nurhayati S.AP, M.AP mengungkapkan, jumlah pengangguran di Jawa Barat mencapai 2,7 juta atau tertinggi ketiga secara nasional, di bawah DKI Jakarta dan Banten. Untuk itu, perlu upaya yang sungguh-sungguh dalam menguranginya.

“Salah satunya yang sangat dibutuhkan adalah anggaran. Jika hanya mengandalkan anggaran daerah tentu sangat kurang, sehingga perlu dukungan anggaran dari APBN,” ujar Rina Puspita saat menerima rombongan Press Tour Forum Wartawan Ketenagakerjaan (Forwaker) 2021 di Bandung, Rabu 7 April 2021.

Dijelaskan, masih tingginya jumlah pengangguran, khususnya warga yang berpendidikan rendah membuat tantangan tersendiri bagi Balai Latihan Kerja Mandiri milik Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk memaksimalkan pelatihan.

Biaya yang dibutuhkan untuk pelatihan adalah Rp6 juta per peserta pelatihan yang semuanya bersumber dari anggaran daerah (APBD).

Jika ingin melatih lebih banyak lagi maka dana APBN kiranya bisa disandingkan, lanjut Rina Puspita.

“Alhamdulillah dengan anggaran yang ada, kami telah memberikan pelatihan kerja bagi warga berpendidikan rendah agar bisa membuka usaha dan mandiri,” ujar Rina.

Untuk Jabar, pelatihan kerja sangat dibutuhkan mengingat jumlah pangangguran pendidikan SD-SMP dengan persentasi 47,48 persen atau sebanyak 1,2 juta orang.

Pelatihan kerja tersebut, kata Rina, salah satu jawaban mengatasi pengangguran di Jabar.

Kendati belum seberapa jika dibandingkan kuota 2021 sebanyak 360 orang, dalam 12 angkatan dan per 1 angkatan diikuti sebanyak 30 orang.

“Hingga 2020, jumlah alumni pelatihan kerja BLKM sebanyak 5.300 orang dan 20 persen di antaranya sudah mampu untuk membuka usaha secara mandiri,” katanya.

BLK Mandiri menyelenggarakan kejuruan tata boga, las listrik, tata rias wajah dan hijab, financial life skill, barista, catering, otomotif service sepeda motor ringan, bakery, startup, serta teknik cukur dasar.

“BLKM tidak sekedar menggelar pelatihan kerja, melainkan di lapangan menggandeng partner, seperti Unpad, Shopee, Gofood, Bank BJB, Sekoper cinta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekolah cukur, serta USAID,” tutur Rina.

BLK Mandiri tidak hanya menggelar in-house training, tetapi juga ‘menjemput bola’ bagi warga di desa-desa dalam kategori tertinggal sehingga memudahkan warga. Tidak perlu datang ke Kota Bandung.

“Jemput bola sangat membantu warga di desa tertinggal mendapatkan pelatihan kerja. Kami datang dengan Mobile Training Unit (MTU) lengkap dengan peralatan dan perlengkapan pendukung, serta para instruktur,” ucapnya.

Selain ke BLK, rombongan Forwaker, juga kunjungan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Jabar meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, serta Kabupaten Sumedang.

“Saat ini, kami memiliki pengawas 42 orang dengan jumlah perusahaan per 31 Maret 2021, sebanyak 13.132. Tentu saja, itu belum seimbang dengan beban kerja yang harus dilaksanakan,” ujar Asep Cucu, Kepala UPTD Wilayah IV Bandung.

Selama pandemi Covid-19, ke-42 pengawas tetap bekerja melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap ribuan perusahaan dengan menerpakan protokol kesehatan, pemanggilan terhadap perusahaan yang tidak melakukan pemeriksaan, pemanggilan dan pemeriksaan terhadap perusahaan yang ada data TKA, serta menggelar pengawasan dan pembinaan secara daring melalui meeting zoom.

“Tetap bekerja, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan selama Covid-19 dan terus melakukan inovasi serta berkolaborasi,” kata Asep.