Pemprov Jabar Sarankan Desa dan Kelurahan Sediakan Karantina

oleh
Ilustrasi Virus Corona
Sebuah mikrograf elektron transmisi yang tidak bertanggal dari partikel virus SARS-CoV-2 yang diambil dari pasien yang diisolasi di Amerika Serikat. Foto: NIAID Integrated Research Facility (IRF) via REUTERS

JPOL – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memastikan semua RT di Jabar menjadi perhatian.

Terutama menjelang larangan mudik Idul Fitri 2021 ini.

Hal itu meski saat ini terdapat 762 RT yang termasuk kategori zona merah berdasarkan PPKM (penerapan Pembatasan Kegiatan masyarakat) saat ini.

Kepala DPM Desa Jabar Bambang Tirtoyuliono mengatakan, pihaknya memang fokus di wilayah dengan zonasi RT dan desa merah.

“Memang jika dibanding dengan jumlah RT di Jabar yang mencapai 100.000 RT dengan jumlah 762 RT zona merah itu kecil tapi kan potensi mudik banyak,” ujarnya, Minggu, 2 Mei 2021.

Tanpa ada pengecualian RT yang diperhatikan tersebar di Kota Bandung, Indramayu, dll.

“Tetapi makanya langkah yang kita lakukan kepada bupati dan walikota untuk tingkatkan fungsi aparat desa melakukan antisipasi di tiga masa itu,” ujar Bambang.

Untuk diketahui, tiga masa pengetatan mudik itu berawal dari tanggal 22 April hingga 5 Mei yang merupakan pra pengetatan, kemudian peniadaan mudik pada 6-17 Mei dan pra mudik pada 18-24 Mei.

Dalam kurun tiga masa tersebut pihak sudah melakukan pendetailan terhadap SE Gubernur Jabar No 66/2021 yang poinnya adalah bagaimana melaksanakan ibadah salat Ied kemudian mengatur tentang pembatasan dan tidak boleh melaksanakan mudik kecuali pendekatan aglomerasi atau kewilayahan.

“Kami dari DPM Desa membuat surat yang lebih detail pascaditerbitkan SE Gubernur. Kami meminta kepala DPM Desa Kabupaten dan Kota dan asisten pemerintahan di kota Kabupaten untuk melaksanakan langkah-langkah membentuk posko desa dan kelurahan untuk menjadikan tempat karantina minimal untuk 5 kali 24 jam. Hal itu sebagai antisipasi adanya kebocoran,” ujar dia.

“Kita perintahkan semua tanpa pengecualian dan surat itu juga ditujukan kepada kepala desa jadi bukan hanya saja pada asisten pemerintahan yang ada di semua kabupaten kota tapi kita juga minta pada Apdesi kabupaten kota untuk membentuk posko desa dan kelurahan dengan menyediakan karantina , kedua mereka diminta menyampaikan laporan,” tutur dia melanjutkan.

Saat ini edukasi karantina selama lima hari terus digencarkan terutama hal itu akan menjadi percuma bagi pemudik jika tetap memaksakan untuk pulang kampung.

“Misal dia datang tanggal 10 tetap saja harus melalui asa karantina Desa selama lima hari, artinya pas lebaran dia tidak bisa bercengkrama dulu sebelum tuntas masa karantinanya,” kata dia.

Hal tersebut terus disosialisasikan melalui akun media sosial DPM Desa dan juga media sosial Patriot desa serta para pendamping lokal desa secara masif. Langkah-langkah itu dilakukan minimal kalaupun ada lolos terjadi mudik ke desa maupun kelurahan itu bisa dikendalikan.

Selanjutnya yang mengawasi kebocoran pemudik beserta proses karantina merupakan kewenangan berjenjang dari kepala desa maupun lurah, camat dan pemerintah kota kabupaten itu sendiri.

“Adapun antisipasi penolakan karantina, satgas kelurahan dan desa harus masif melibatkan unsur babinkamtibmas dan babinsa, jajaran polisi desa, TNI ada unsur dari puskesmas untuk menjalankan fungsi pemaksaan. Ini harus masif, kita dorong untuk ingatkan semuanya,” ujar dia.