Reses Di Dangdeur Ini Pesan Ir Novaza Shinta Narwasthu

oleh

Subang, JPOL – Bertempat di Blok Sukahurip Kelurahan Dangdeur Kecamatan Kabupaten Subang, anggota DPRD Subang Ir. Novaza Shinta Narwasthu dari Partai Nasdem melaksanakan agenda resesenya, Subang 4/05/2021.
Agenda reses membahas mengenai program – program aspirasi dari masyarakat dan ranting, Ir Novaza saat ini menjadi Ketua Komisi II DPRD Subang yang salah satu tupoksinya membidangi UMKM.
“Saya berharap dengan adanya agenda giat reses ini rekan – rekan diranting mampu menangkap peluang yang ada khususnya untuk pemberdayaan sektor UMKM sesuai dengan bidang kami di Komisi II” jelasnya kepada jabarpublisher.co.id
Dalam kesempatan itu Sekertaris DPD Nasdem Subang Yadi Munggaran memberikan sosialisasi mengenai cara pengurusan (IUMK) izin usaha mikro kecil “Untuk pengurusan IUMK sekarang lebih mudah Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kriteria usaha mikro dan kecil dibagi berdasarkan jumlah kekayaan dan omzetnya. Untuk usaha mikro, jumlah kekayaan paling banyak Rp50 juta dan omzet tahunan paling banyak Rp300 juta. Sedangkan untuk usaha kecil, jumlah kekayaan berkisar antara Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta dan omzet tahunan berkisar antara Rp300 juta sampai dengan Rp2,5 miliar” paparnya.
Bagi pelaku mikro dan kecil yang ingin mengajukan surat IUMK, perhatikan syarat-syarat berikut ini:
Surat pengantar dari RT atau RW yang terkait dengan lokasi usaha.
Fotokopi KTP.
Fotokopi Kartu Keluarga.
Pas foto warna berukuran 4×6 sebanyak 2 lembar.
Formulir IUMK yang telah diisi, meliputi nama, nomor KTP, nomor telepon, alamat, kegiatan usaha, sarana usaha, dan jumlah modal usaha.
Nantinya, lurah atau camat setempat yang ditunjuk sebagai pengurus izin usaha oleh bupati atau walikota setempat akan melakukan pengecekan kelengkapan syarat pengajuan IUMK. Jika sudah lengkap, maka pemilik usaha berhak mendapatkan surat IUMK. Jika belum, maka lurah atau camat berhak mengembalikan berkas tersebut dan meminta pelaku usaha untuk melengkapinya terlebih dulu.
Perlu dicatat jika ditemukan ketidakcocokan antara data, maka sebaiknya diurus terlebih dulu. Misalnya jika alamat yang tercantum di KTP dan KK masih alamat lama dan berbeda dengan alamat usaha. Karena pemilik usaha diharapkan mencantumkan lokasi usaha yang sesuai dengan data kependudukan di KTP.
“Untuk pembuatan surat IUMK ini gratis alias tidak dipungut biaya. Biaya tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” pungkasnya.
Acara ditutup dengan pembacaan doa dan pembagian SK kepengurusan Ranting Nasdem di tingkat Kelurahan.[Adv]