Cluster Covid-19 di Bogor Bermunculan, Dari Mana?

oleh

JPOL – Klaster Covid-19 terus bermunculan di Kota Bogor setelah momen Lebaran usai. Setelah klaster perumahan dan klaster pesantren, kini muncul baru klaster Puskesmas Kayumanis dengan jumlah 11 orang terpapar.

Menanggapi hal tersebut, Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Endah Purwanti meminta Pemerintah Kota Bogor memaksimalkan Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban Umum (Tibum) yang mengatur terkait penanganan pandemi.

Menurut Endah, Perda Tibum merupakan landasan utama dalam langkah penanganan hingga sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar.

“Kita berharap Pemkot Bogor betul-betul menegakkan Perda nomor 1 tahun 2021 tentang Tibum. Karena disitu jelas dikatakan tentang penanganan pandemi,” kata Endah di sela sidang Paripurna DPRD Kota Bogor, Rabu 9 Juni 2021.

Endah menilai, sejak kemunculan klaster baru tingkat ketersediaan kasur atau bed occupancy rate (BOR) di Kota Bogor mulai mengalami peningkatan. Bahkan dari catatannya, keterisian kasur di RSUD Kota Bogor sudah mencapai 40 persen.

“Memang kondisi BOR rumah sakit itu sudah mulai naik angkanya. Bahkan RSUD saat ini sudah di angka 40 persen,” ujar Endah.

Oleh karena itu, Endah meminta agar aparat di wilayah tingkat kecamatan bisa memaksimalkan pemberlakuan PPKM Mikro dengan tidak ragu untuk mengambil kebijakan sebagai upaya untuk menekan angka penyebaran.

Sebab, kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan semenjak lebaran silam mulai mengalami penurunan sebanyak 10 persen dan hal itu menjadi perhatian serius karena bisa menjadi penyebab munculnya penularan dan klaster baru.

“Tingkat awareness masyarakat semakin menurun. Nah harapannya kedepan semakin ditingkatkan lagi terutama di wilayah PPKM mikro dikuatkan lagi, para camat berani untuk mengambil tindakan teknis untuk pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayahnya,” tegas Endah.

Terkait dengan adanya klaster pesantren dan puskesmas, Endah sendiri mengaku sudah meminta pihak Dinkes agar melakukan penelusuran kontak erat dan swab PCR secara masif.\

Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan lebih luas, seperti yang terjadi di Griya Melati.

“Saya menunggu kabar lanjutan dari Kadinkes, karena katanya sudah dilakukan masif tracing sampai pengunjung yang sempat datang ke puskesmas. Karena tadi sudah saya tanyakan langsung bagaimana dengan pengunjung yang datang ke puskesmas, apakah sudah dilakukan swab PCR tapi katanya sedang dilakukan masif tracing,” ucap Endah.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya memastikan penanganan klaster Puskesmas dan pesantren berlangsung terkendali.

Untuk mengantisipasi adanya klaster lainnya terutama di tingkat pesantren, Satgas Covid-19 Kota Bogor meminta agar semua santri luar kota untuk menjalani pemeriksaan tes swab PCR.

“Kami berkoordinasi dengan camat, lurah,dan pimpinan Ponpes terutama para kyai dan ulama agar pesantren bisa dikawal sama-sama. Kalau di sekolah tidak ada tes PCR, ini diwajibkan bagi warga luar Kota Bogor,” kata Bima Arya.

Disinggung soal penerapan rapid antigen bagi siswa yang juga akan menjalani sekolah tatap muka pada tahun ajaran baru, Bima Arya menyebut belum ada rencana hal itu.

Menurut Bima Arya, hasil tes antigen belum tentu valid, karena dari evaluasi klaster perumahan dan pesantren menunjukkan hasil antigen negatif namun PCR positif.

“Jadi tidak sepenuhnya valid, kita fokus yang baru pulang dari luar kota atau santri yang baru pulang dari luar kota,” ujar Bima Arya.