Terkait PPKM Liga Mahasiswa Nasdem Layangkan Surat Terbuka Kepada Bupati Subang

oleh

JPOL, Subang – Liga Mahasiswa NasDem Subang melayangkan surat terbuka kepada Bupati Subang, Haji Ruhimat. Surat terbuka ini terkait pemberlakuan aturan PPKM di masa pandemi virus Corona atau Covid-19.

Berdasarkan keterangan yang diterima, surat terbuka itu meminta agar bupati Subang untuk lebih Adil lagi terkait pemeberlakuan aturan PPKM. Dimana Bupati harus serius memikirkan Kesejahteraan Para UMKM.

” kita bisa mulai dengan sikap keadilan, mengakui keterbatasan pemerintah saat ini. Dengan adil setidaknya para pelaku UMKM tidak merasa di nomer duakan dari perusahan-perusahan industri. Kami yakin, Keadilan justru dapat membuat masyarakat Subang jauh lebih tenang, dan dapat memulihkan kembali kepercayaan rakyat kepada pemerintah untuk kembali bekerjasama dalam menghadapi COVID-19.” tulis LMN Subang dalam surat terbukanya.

LMN subang juga meminta menyarankan 2 rekomendasi kepada Bupati Subang untuk segera mengambil langkah-langkah ke depannya dalam menghadapi pandemi ini.
Berikut Surat Terbuka Dari LMN Subang :

SURAT TERBUKA UNTUK BUPATI SUBANG

Kepada Yth,
Bupati Kabupaten Subang
Bapak H. Ruhimat, S.Pd, M, Si,
Di
Tempat

Assalamu’alaikum, Warahmatullah Wabarakatuh,
Salam Silaturahim kami sampaikan, semoga Bapak Bupati selalu diberikan kesehatan sehingga dapat menjalankan amanah sebagai wakil rakyat di Kabupaten Subang.
Bapak Bupati yang kami hormati,
Melihat keadaan Subang yang semakin hari semakin mengkhawatirkan serta mengancam keadilan sosial masyarakat Subang. Kami sebagai masyarakat Subang rasanya ingin menangis melihat keadaan ini. Entah kemana lagi kami harus mengadu? Selain kepada para wakil rakyat. Apakah bapak merasakan hal yang sama?

Bapak Bupati yang kami hormati, Keadaan hari ini seharusnya jauh lebih baik jika sejak awal Bapak Bupati memperlihatkan sikap keseriusan, tegas dan tidak tebang pilih terhadap pemberlakuan PPKM ini. Kepentingan golongan adalah musuh kita, sehingga sejak awal Bupati memberlakukan pemberlakuan PPKM terkesan hanya menjadi sebuah sarat melakukan Intruksi PERMENDAGRI No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali. Yang dimana sarat ini hanya untuk menghindarkan Sanksi Administratif bagi Gubernur, Bupati, dan Walikota yang tidak melaksanakan intruksi tersebut.

Kita sama-sama tahu bahwa penyebab terjadinya cluster covid-19 ini adalah kerumunan, dan ini tidak bisa dipungkiri nyatanya pabrik-pabrik industri yang ada di Kabupaten Subang tetap beroperasi.

Dikala ketidak tegasan Bapak Bupati terhadap pabrik yang tetap beroperasi ini. Di khawatirkan ada buruh yang terpaksa harus tetap bekerja meski sudah terpapar virus karena statusnya sebagai pekerja harian. Karena usai sahnya Omnibus Law. Yang dimana ini menimbulkan persepsi di kalangan buruh “Kalau saya tidak masuk kerja, saya khawatir tidak dapat upah.” Padahal jelas bahwa dalam UUD 1945 pasal 28 (I) Ayat 5 “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Dalam hal ini Hak mereka sebagaimana dalam sluruh isi pasal 28 dalam UUD 1945 harus dijamin dan ditegakan oleh pemerintah.

Disisi lain, dikhawatirkan pula banyak buruh enggan melapor kepada Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya terkait kondisi yang dihadapi. Takutnya ada instruksi dari perusahaan agar pekerja langsung isoman di rumah karena khawatir perusahaan ditutup jika tercatat memiliki pekerjanya yang terpapar Covid-19. Alhasil, sebenarnya banyak kasus terkonfirmasi dan aktif yang tidak tercatat resmi.

Kemudian ketidakadilan sangat terlihat dalam Surat Edaran yang bapak keluarkan. Baik itu Surat Edaran untuk PPKM darurat Hingga Surat Edaran untuk PPKM Level 4 dimana ini cenderung tidak memihak kepada para UMKM terlihat dalam isi surat tersebut pada Angka 2 point (d) yaitu, Pertokoan/etalase yang menjual selain kebutuhan pokok/kebutuhan sehari-hari ditutup sementara.
Keadilan yang berkepedulian adalah pilihan sikap terbaik dimasa pandemi, kami mengharapkan bapak untuk lebih serius lagi dalam menangani pandemi ini, memang benar bahwa tidak ada satupun kabupaten yang benar-benar siap dalam menghadapi situasi sekarang ini. Tapi perbedaanya adalah terletak pada bagaimana cara kita merespon cepat keadaan ini, kita bisa mulai dengan sikap keadilan, mengakui keterbatasan pemerintah saat ini. Dengan adil setidaknya para pelaku UMKM tidak merasa di nomer duakan dari perusahan-perusahan industri.

Kami yakin, Keadilan justru dapat membuat masyarakat Subang jauh lebih tenang, dan dapat memulihkan kembali kepercayaan rakyat kepada pemerintah untuk kembali bekerjasama dalam menghadapi COVID-19.
Bapak Bupati yang kami hormati, waktu terus berjalan kita tidak bisa membiarkan situasi ketidakadilan ini semakin memburuk, ayo susun kembali rencana, ambil langkah, tiap detik waktu sangat berharga dan bisa menyelamatkan nyawa manusia, keputusan ada ditangan Bapak.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan pada prinsip niat untuk menyelamatkan kesejahteraan rakyat Subang sebanyak mungkin, kami menyarankan kepada Bapak untuk segera mengambil langkah-langkah berikut:

  1. Perlu adanya pelibatan secara masif dari pemerintah terhadap organisasi kemasyarakatan baik OKP maupun organisasi lainnya dilingkungan Kabupaten Subang untuk mensosialisasikan segala bentuk kebijakan ditengah pandemi Covid-19, sebagai upaya meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan sebagai penangkal narasi-narasi Hoaxs di kondisi pandemi.
  2. Demi terciptanya keadilan kami menyarankan untuk mengembalikan buruh dan para pelaku umkm untuk beraktivitas seperti semula dengan syarat;
    a. para buruh dan pelaku umkm harus sudah divaksin
    b. pemberlakuan pengawasan yang ketat dan masif dari pemerintah untuk memastikan para buruh dan pelaku umkm telah melakukan vaksinasi
    c. menyediakan sentral vaksin dititik-titik ramai industri maupun umkm untuk mengantisipasi para buruh, pelaku umkm, maupun masyarakat yang belum divaksin dan berpotensi menjadi penyebar virus covid-19.

Bapak Bupati yang sangat kami hormati, kelak setelah badai pandemi ini berlalu, hanya ada dua kemungkinan cara orang mengingat kita: Apakah kita akan dinilai telah berusaha maksimal menyelamatkan sebanyak mungkin kesejahteraan rakyat, atau sebaliknya menekan rakyat dalam mengambil tindakan, ini akan sangat diingat karena wakil rakyat sebagai orang yang paling bertanggungjawab.

Demikian surat ini kami buat masih dalam semangat perubahan untuk saling bahu membahu bekerjasama menyelesaikan masalah pada pandemi ini. Semoga Bapak Bupati terus diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebesaran hati untuk menerima masukan.

Demikian isi dari Surat Terbuka Liga Mahasiswa Nasdem Kepada Bupati Subang H Ruhimat. [Rls]