Dewan Ancang Ancang Ajukan Interplasi,Gabungan Massa Dari Tiga Ormas Bakal Mensuport

oleh

Subang,JPOL-Di kabarkan gabungan dari massa 3 Ormas masing-masing Pemuda Pancasila,Sundawani Wirabuana dan Bhineka direncanakan bakal mensuport para wakil rakyat terhormat DPRD Subang saat pelaksanaan digelarnya Hak Interpelasi terhadap eksekutif setempat terkait tidak adanya usulan APBD karena keuangan Pemkab Subang mengalami defisit anggaran berjalan Tahun 2022.

Rencana kehadiran ratusan massa ke gedung DPRD Subang saat digelarnya Hak interpelasi itu disampaikan tiga tokoh muda aktifis setempat, masing masing Ketua Ormas Bhineka Subang H.Endang Supriyadi , Ketua Ormas Sundawani Yosep Suyono,serta Dankoti MPC Pemuda Pancasila Subang, Handra Munandar.

Dikutip dari media metrobuana.co.id mereka mengaku sangat apresiasi kepada para anggota dari Fraksi Partai Golkar, F-PAN, F-PKB dan F Gerindra yang sudag menandatangani sebagai pengusul Hak Interpelasi DPRD Subang terhadap eksekutif setempat

Melalui Hak Interpalasi DPRD Subang itu kata Ketua Ormas Bhineka yakni H Endang Supriyadi, setidaknya mayarakat akan tahu akar persoalan yang sebenarnya terutama soal buruknya tata kelola keuangan Pemkab Subang dibawah pimpinan bupati H Ruhimat sehingga kabupaten subang mengalami defisit anggaran berjalan di tahun 2022 ini yang berdampak bukannya kabupaten subang maju ke depan, tapi dirasakan malah maju ke belakang.

” Kami sudah sepakat, Ormas Bhineka, Ormas Sundawani Wirabuana dan MPC Pemuda Pancasila Subang bakal mengerahkan massa untuk mensuport wakil rakyat kami di DPRD Subang saat digelarnya Hak Interpelasi itu , supaya kami bisa menyaksikan apakah para wakil rakyat kami di DPRD Subang benar benar melaksanakan amanah rakyatnya atau Cuma dagelan politik saja saat digelarnya Hak interpelasi itu ?. ”. Ujar Ketua Ormas Sundawani Wirabuana, Yosep Suyono diamini dan KOTI Mahatidana MPC Pemuda Pancasila Kab Subang, Handra Munandar, Rabu (21/9)

Sementara itu diperoleh Informasi hingga Rabu (21/9) , para pengusul Hak interpelasi terhadap kebijakan Bupati Subang H.Ruhimat itu sudah tercatat sebanyak 12 anggota DPRD yang menandatangani, diantaranya 9 orang dari Fraksi Partai Golkar, 1 orang dari F-PKB, 1 orang dari F-PAN dan 1 orang dari F Gerindra.
Sementara Fraksi Partai Nasdem melalui ketua Partainya Eep Hidayat , yang awalnya diharapkan menjadi lokomotif pelaksanaan Hak Interpelasi itu , ternyata sekarang terkesan ‘ogah’ mengikutinya dengan alasan Hak interpelasi itu terlebih dahulu harus ada resonansi.

Menurut salah seorang penandatangan usulan Hak interpelasi DPRD Subang dari Fraksi Gerindra, H Ujang Sumarna kepada metrobuana.co.id mengatakan, Hak interpelasi DPRD terhadap Eksekutif itu sangat perlu dilakukan agar semua akar persoalan yang menjadi penyebab terjadinya tatakelola keuangan Pemkab Subang yang dinilai carut marut itu bisa diketahui secara terang benderang. “ Sudah kami kumpulkan setumpuk berkas berkas temuan di semua OPD dan BUMD serta lainnya yang nanti akan menjadi bahan pertanyaan terhadap pihak eksekutif”. Ujar H Ujang Sumarna.
Sayangnya, sampai berita ini ditayangkan belum diperoleh informasi soal pelaksanaan Hak Interpelasi DPRD Subang itu bakal digelar.

Sebab, telepon genggam Wakil Ketua DPRD Subang dari Partai Golkar yakni Hj Elita Budiarty yang disebut-sebut sebagai unsur pimpinan yang mengetahui persis jadwal kegiatan hak Interpelasi itu, saat dihubungi dikutip dari media metrobuana.co.id Rabu (21/9) diketahui sedang tidak aktif.(Red)

Adv